| "Pengurus Besar PGRI menilai, secara umum kebijakan pendidikan sepanjang tahun 2011 masih trial and error serta hit and run. Tidak ada skema kebijakan yang matang untuk diterapkan." |
Kunjungi Kebijakan.Com
Mengapa Pendidikan Agama Gagal? Apa Masalah-nya? Mutu SDM Di Tingkat Manajemen Pendidikan Agama Lemah? Proses Bedah Kurikulum Yang Tidak Tepat? Silabus-Silabus Yang Tidak Tepat? Metodologi Untuk Melaksanakan Tidak Tepat? Mutu SDM Yang Melaksanakan Pendidikan Lemah? Moralitas Rakyat Yang Tidak Sesuai Dengan Moralitas Dan Karakter Yang Diajarkan (tidak kontekstual)? Dll. Ref: "Pendidikan Karakter - Solusi Baru Atau Ilusi Baru?"
Kalau "Sertifikasi Tidak Tingkatkan Kualitas Guru" dan ada yang bilang "Berbau Korupsi, Hentikan Sertifikasi Guru", mengapa kita meningkatkan alokasi dana untuk Sertifikasi Guru? Siapa yang beruntung? Bagaimana dapat meningkatkan Mutu Guru? GuruBermutu.Com
Kunci-nya untuk mencapaikan mutu pendidikan yang Tingkat Dunia adalah
Pembelajaran-Aktif (Student-Centred) dan Kontekstual.
 |  |
Kami Sedang (dalam proses) Menulis Isi-nya Untuk Sektor Pendidikan Masing-masing.
 |  |  |  |  |  |
|
Apakah Kebijakan KemDikBud Mencerminkan Kebutuhan Kita?
| 1. Kapan Semua Sekolah akan Aman, Nyaman dan Kondusif, dengan Fasilias Yang Memadai? 2. Apa Metodologi Pembelajaran yang Standar Nasioanl? Apakah Tujuan Pendidikan Kita Jelas? 3. Bagaimana dapat Memberdayakan Guru-Guru dan Meningkatkan Kemampuan Guru Secara Nasional? 4. Dengan Ribuan Sekolah Yang Rusak, Mengapa Membuat Program RSBI/SBI? Keadilan? 5. Mata Pelajaran ICT Adalah Penting Untuk Semua Pelajar. Apa Strategi Nasional Untuk Mencapaikan Tujuan Kemendiknas "Satu Komputer untuk 20 Siswa" (1:20) pada Tahun 2015 (Sekarang 1:2.000)? 6. Pembelajaran Berbasis-ICT Tidak Cocok, Rialistik atau Mengarah ke Pendidikan yang Bermutu: |
di Sektor Pendidikan Umum
ICT adalah teknologi yang "Paling Tidak Tepat Guna" untuk Pendidikan Umum Yang Bermutu di Indonesia, kan? ICT dapat membunuh kreativitas (e-Learning / programmed learning), sangat terbatas oleh kekurangan infrastruktur, maupun biaya perawatan yang sangat mahal, banyak sekolah tidak dapat merawat sekolah saja, maupun ratusan komputer (puluhan juta komputer secara nasional).... "Apakah Kebijakan terhadap TIK (ICT) di Sekolah Mengancam Perkembangan Pendidikan?"
"Kenaikan Gaji Guru Masih Mimpi"
(Menteri Pendidikan Nasional)
JAKARTA, KOMPAS.com — Kenaikan gaji guru tampaknya belum akan direalisasikan dalam waktu dekat. Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh menyatakan, Kementerian Pendidikan Nasional belum akan memberikan kenaikan gaji guru karena kinerja guru juga belum signifikan.
Kerja belum bagus sudah minta kenaikan gaji, kenapa harus minta disamakan dengan Kementerian Keuangan. Toh kesejahteraannya sudah sama perawat dan bidan. Pelayanan guru sama dengan mereka, tuturnya di kantor Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat di Jakarta, Senin (28/6/2010).
Re: "Kerja belum bagus sudah minta kenaikan gaji"Kerja belum bagus sudah minta kenaikan gaji, kenapa harus minta disamakan dengan Kementerian Keuangan. Toh kesejahteraannya sudah sama perawat dan bidan. Pelayanan guru sama dengan mereka, tuturnya di kantor Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat di Jakarta, Senin (28/6/2010).
Apakah Benar? Apakah kebijakan juga suka membingungkan?
(http://teknologipendidikan.com/kebijakan-ict.html)
Apakah Pembelajaran Berbasis-ICT Juga Hanya Mimpi?
(Atau mimpi buruk? - Mengancam Mutu Pendidikan)
(Indonesian Corruption Watch (ICW))
"JAKARTA--MI: Indonesian Corruption Watch (ICW) akan adukan Menteri Pendidikan Nasional M Nuh ke Presiden. Pasalnya, Kementerian Pendidikan Nasional tidak mau terbuka soal laporan pengelolaan dana Rintisan Sekolah Berbasis Internasional (RSBI) dan Sekolah Berbasis Internasional (SBI).
Peneliti ICW Febri Diansah menyatakan bahwa pengaduan ini dilakukan dengan dasar UU Kebebasan Informasi Publik. UU KIP mulai berlaku efektif sejak 1 Mei 2010. Namun ketika ia meminta laporan pengelolaan anggaran RSBI dan SBI, Kementerian Pendidikan tidak memberikan data tersebut."
Peneliti ICW Febri Diansah menyatakan bahwa pengaduan ini dilakukan dengan dasar UU Kebebasan Informasi Publik. UU KIP mulai berlaku efektif sejak 1 Mei 2010. Namun ketika ia meminta laporan pengelolaan anggaran RSBI dan SBI, Kementerian Pendidikan tidak memberikan data tersebut."
(Rektor Universitas Paramadina Jakarta Anies Baswedan)
YOGYAKARTA--MI: Pendidikan di Indonesia saat ini kondisinya memprihatinkan, karena sekitar 21% sekolah dasar di kota kekurangan guru.
Kondisi serupa juga terjadi di desa dengan angka kekurangan guru sekitar 37%, dan di desa terpencil sekitar 60%. Kondisi itu akan semakin parah pada lima tahun ke depan, karena sekitar 75% guru sekolah dasar (SD) di Indonesia pensiun, kata Rektor Universitas Paramadina Jakarta Anies Baswedan, di Yogyakarta, Jumat (4/6).
Kondisi serupa juga terjadi di desa dengan angka kekurangan guru sekitar 37%, dan di desa terpencil sekitar 60%. Kondisi itu akan semakin parah pada lima tahun ke depan, karena sekitar 75% guru sekolah dasar (SD) di Indonesia pensiun, kata Rektor Universitas Paramadina Jakarta Anies Baswedan, di Yogyakarta, Jumat (4/6).
Teknologi Tidak Dapat Mengganti Guru Kan?
Tetapi Terhadap Kepentingan Tertentu Dapat Sangat Pro-Aktif, Kan?
Korupsi Di Dinas Pendidikan Dinilai Hebat (ICW)
("institusi paling korup")
(Indonesia Corruption Watch (ICW))
JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti senior Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, mengatakan, banyak laporan fiktif terhadap dana block grant untuk rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI), antara lain, berupa manipulasi dalam sejumlah anggaran biaya, seperti biaya katering, biaya komputer, dan biaya alat tulis kantor. Permainan kuitansi adalah modusnya.
(Indonesia Corruption Watch (ICW))
JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan, latar belakang program rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah berstandar internasional (SBI) adalah semata proyek sehingga pemerintah tetap kekeuh untuk menjalankan program tersebut.
("Appropriate Technology" Adalah Solusinya, Bukan Pembelajaran Berbasis-ICT)
Kalau menggunkan "Ilmu Teknologi Pendidikan" (Ilmu Teknologi Pendidikan) komputer jarang dipakai di kelas, dan tidak perlu, sebetulnya (Jarang Tepat Guna).
"Teknologi yang Tepat Guna (TTG) sudah ada di semua sekolah di Indonesia "Sekarang", dan guru-guru hanya perlu belajar caranya menggunakan TTG secara efektif, dan bersama PAKEM kita dapat mencapaikan Pendidikan Standar Dunia. Maupun Menggunakan Strategi/Metodologi TTG (Yang Berbasis-Pedagogi) Adalah Cara Terbaik Untuk Mengintegrasikan Semua Macam Teknologi Dalam Pendidikan.
Pembelajaran Berbasis-ICT Di Kelas Dapat Sangat Mengancam Perkembangan SDM (Maupun Perkembangan Guru) Yang Kreatif Di Indonesia. Informasi lanjut...
"Teknologi yang Tepat Guna (TTG) sudah ada di semua sekolah di Indonesia "Sekarang", dan guru-guru hanya perlu belajar caranya menggunakan TTG secara efektif, dan bersama PAKEM kita dapat mencapaikan Pendidikan Standar Dunia. Maupun Menggunakan Strategi/Metodologi TTG (Yang Berbasis-Pedagogi) Adalah Cara Terbaik Untuk Mengintegrasikan Semua Macam Teknologi Dalam Pendidikan.
Pembelajaran Berbasis-ICT Di Kelas Dapat Sangat Mengancam Perkembangan SDM (Maupun Perkembangan Guru) Yang Kreatif Di Indonesia. Informasi lanjut...
(Program Anti-Korupsi A La Kemendiknas)
"Sekolah Harapan, Sekolah Bebas Korupsi" dan Diskusi "Melawan Korupsi, Membangun Demokrasi di Sekolah". Rabu, 9 Pebruari, Jam 1 Siang di Gedung A Lt.III, Kemendiknas. Narasumber : Fasli Jalal (Wakil Mendiknas), Teten Masduki (Sekjen TII), Ani Sutjipto (Fisip UI), Gino Vanollie (Kadis pendidikan Way Kanan), Ade Manadin (Kepsek Tegal Gede 2-Garut) : Informasi oleh Pak Edi Subkhan.
 |  |
STRATEGI: Mengulangkan program lama (MBS dari tahun 1990an) yang sampai saat ini Kemendiknas gagal mengimplementasikan secara nasional, yang mungkin terhambat karena "Korupsi terjadi di semua tingkatan dari KemenDikNas, Dinas Pendidikan, hingga Sekolah" (ICW) "Dinas pendidikan telah menjadi institusi paling korup dan menjadi isntitusi penyumbang koruptor pendidikan terbesar dibanding dengan institusi lainnya." (ICW: Analisis 5 Tahun Pemberantasan Korupsi Pendidikan).
Sistem Manajemen Berbasis-Sekolah (MBS) yang adalah sangat baik, hanya dapat diimplementasikan secara nasional dan efektif oleh Manajemen di Pusat (Kemendiknas) yang "Bersih" dan "Profesional" (Peran utama adalah merencanakan, menkoordinasikan dan memonitor dengan tegas, maupun menjaga anggaran untuk program-nya tidak di-Korupsikan juga), yang di-Implementasikan oleh Dinas Pendidikan yang "Bersih", "Berdedikasi", dan "Profesional" (Bebas dari Korupsi dan Siap Mental untuk Mendukung Sekolah-Sekolahnya).
Bagaimana Mungkin Program Ini Dapat Berhasil Sebelum Kemendiknas dan Dinas Pendidikan diBersihkan Duluan? Menurut kami program ini adalah salah satu indikator signifikan bahwa Kemendiknas belum serius mengenai memberantas korupsi di Dunia Pendidikan Kita.
Dari respons ke pertanyaan saya ke Panel hari Rabu termasuk Pak Fasli Jalal - Wakil Mendiknas, "Kapan Kita akan mulai memberantaskan korupsi di Kemendiknas dan Dinas Pendidikan?" - yang tidak dijawab, kami hanya dapat kira bahwa pertanyaan-nya tidak dapat dijawab (atau tidak ingin dijawab). Padahal ini isu yang paling penting kalau Kemendiknas serius mengenai memberantaskan korupsi.
Menurut kami: Program baru ini (yang sebenarnya tidak baru) kayaknya hanya adalah salah satu konsep lagi yang tanpa memberantas korupsi di Kemendiknas dan Dinas Pendidikan duluan tidak dapat diangap sebagai solusi secara nasional yang serius. Maupun kalau menjadi "proyek" mungkin dapat membuka kesempatan untuk korupsi skala besar kalau Kemendiknas tidak tegas memonitor anggaran-nya.
Kalau kita hanya mencari kesibukan di dunia tikus kecil (Sekolah - Yang adalah korban juga), pasti tikus-tikus besar akan makin senang karena mereka juga tahu bahwa perbaikan di tingkat sekolah tidak bisa dilaksanakan secara nasional dan efektif tanpa manajemen yang bermutu dan bersih di Kemendiknas dan Dinas Pendidikan. Jadi kesibukan-nya di sekolah tidak akan berakhir, dan tikus-tikus besar tidak akan diganggu.
Apakah bergerak di tingkat sekolah saja akan efektif menghadapi isu "Dinas pendidikan telah menjadi institusi paling korup dan menjadi isntitusi penyumbang koruptor pendidikan terbesar dibanding dengan institusi lainnya." ICW: Analisis 5 Tahun Korupsi Pendidikan
Bagaimana kalau sekolah yang sudah bersih ingin melawan atau melaporkan korupsi di tingkat Dinas Pendidikan atau Kemendiknas, melapor ke mana?
Salam Pendidikan
Phillip Rekdale (Jakarta)
Sistem Manajemen Berbasis-Sekolah (MBS) yang adalah sangat baik, hanya dapat diimplementasikan secara nasional dan efektif oleh Manajemen di Pusat (Kemendiknas) yang "Bersih" dan "Profesional" (Peran utama adalah merencanakan, menkoordinasikan dan memonitor dengan tegas, maupun menjaga anggaran untuk program-nya tidak di-Korupsikan juga), yang di-Implementasikan oleh Dinas Pendidikan yang "Bersih", "Berdedikasi", dan "Profesional" (Bebas dari Korupsi dan Siap Mental untuk Mendukung Sekolah-Sekolahnya).
Bagaimana Mungkin Program Ini Dapat Berhasil Sebelum Kemendiknas dan Dinas Pendidikan diBersihkan Duluan? Menurut kami program ini adalah salah satu indikator signifikan bahwa Kemendiknas belum serius mengenai memberantas korupsi di Dunia Pendidikan Kita.
Dari respons ke pertanyaan saya ke Panel hari Rabu termasuk Pak Fasli Jalal - Wakil Mendiknas, "Kapan Kita akan mulai memberantaskan korupsi di Kemendiknas dan Dinas Pendidikan?" - yang tidak dijawab, kami hanya dapat kira bahwa pertanyaan-nya tidak dapat dijawab (atau tidak ingin dijawab). Padahal ini isu yang paling penting kalau Kemendiknas serius mengenai memberantaskan korupsi.
Menurut kami: Program baru ini (yang sebenarnya tidak baru) kayaknya hanya adalah salah satu konsep lagi yang tanpa memberantas korupsi di Kemendiknas dan Dinas Pendidikan duluan tidak dapat diangap sebagai solusi secara nasional yang serius. Maupun kalau menjadi "proyek" mungkin dapat membuka kesempatan untuk korupsi skala besar kalau Kemendiknas tidak tegas memonitor anggaran-nya.
Kalau kita hanya mencari kesibukan di dunia tikus kecil (Sekolah - Yang adalah korban juga), pasti tikus-tikus besar akan makin senang karena mereka juga tahu bahwa perbaikan di tingkat sekolah tidak bisa dilaksanakan secara nasional dan efektif tanpa manajemen yang bermutu dan bersih di Kemendiknas dan Dinas Pendidikan. Jadi kesibukan-nya di sekolah tidak akan berakhir, dan tikus-tikus besar tidak akan diganggu. Apakah bergerak di tingkat sekolah saja akan efektif menghadapi isu "Dinas pendidikan telah menjadi institusi paling korup dan menjadi isntitusi penyumbang koruptor pendidikan terbesar dibanding dengan institusi lainnya." ICW: Analisis 5 Tahun Korupsi Pendidikan
Bagaimana kalau sekolah yang sudah bersih ingin melawan atau melaporkan korupsi di tingkat Dinas Pendidikan atau Kemendiknas, melapor ke mana?
Salam Pendidikan
Phillip Rekdale (Jakarta)
pendidikan yang dapat disebut "Pendidikan Yang Bermutu".
[ Ikut Diskusi Kami Di Facebook ]
Suara Pegawai Negeri
Beasiswa2 / Scholarships
Pendidikan Network berdiri dari 33+ situs dasar (lihat di sini). Tetapi kami mempunyai lebih dari 70 situs dan domain yang forwarding khusus pendidikan. Juga halaman utama dibuat di dalam delapan bahasa (8) supaya menerima kunjungan lebih global:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar